SURABAYA – Gedung Negara Grahadi di Surabaya menjadi saksi bisu aksi unjuk rasa yang berapi-api pada Kamis (7/8/2025). Puluhan massa dari Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) berdemonstrasi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah dan bantuan keuangan desa yang merugikan negara Rp50,9 miliar.
Dalam orasinya, Musfiq Inthegank, koordinator lapangan, menyebut bahwa dugaan korupsi ini berasal dari belanja hibah sebesar Rp17,4 miliar dan bantuan keuangan desa Rp33,4 miliar. Ia menekankan bahwa kerugian ini bukan hanya kelalaian, melainkan potensi kesengajaan.
“Gubernur Jatim pura-pura tuli dan bisu dalam persoalan ini,” seru Musfiq di hadapan massa. “Ini adalah potret bobroknya birokrasi dan tata kelola keuangan di Pemprov Jatim yang sudah berlangsung sejak 2019 dan selalu mendapat catatan merah dari BPK.”
Musfiq juga mengingatkan bahwa kasus serupa sebelumnya telah menyeret 26 orang, dengan 4 terpidana dan 21 tersangka yang ditangani oleh KPK. Ia menilai bahwa Gubernur Jatim, yang telah diperiksa oleh KPK pada 10 Juli 2025 sebagai saksi, memiliki potensi keterlibatan dalam kasus ini.
Tuntutan Jaka Jatim kepada Gubernur dan KPK
Dalam aksinya, Jaka Jatim menyampaikan tuntutan keras kepada kedua pihak:
Kepada Gubernur Jatim:
- Mendesak perbaikan tata kelola dana hibah dan bantuan keuangan desa.
- Meminta agar para kepala OPD yang terlibat jual beli kegiatan segera dimutasi.
- Menginstruksikan verifikasi ketat dan pengawasan maksimal terhadap anggaran daerah.
Kepada KPK:
- Tidak pandang bulu dalam menindak semua pihak yang terlibat.
- Segera tetapkan Gubernur sebagai tersangka, mengingat sudah ada penggeledahan dan pemeriksaan.
- Tuntaskan korupsi di Jawa Timur agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum kembali pulih.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini berlangsung kondusif di bawah penjagaan ketat aparat keamanan. Jaka Jatim berharap, tuntutan mereka menjadi pemicu bagi KPK untuk segera mengambil langkah hukum tegas dan transparan.
