Daerah  

Wabup Fattah Jasin: Musrenbang RKPD 2024 Harus Mendukung Visi-Misi Bupati Pamekasan

RETORIK.ID, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (musrenbang RKPD) 2024 di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Selasa (29/3/2023).

Saat memberikan pengarahan di acara tersebut, Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin menyampaikan, bahwa musrenbang yang digelar setiap tahun itu tidak sebatas kegiatan formalitas, tetapi memiliki peran penting dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merencanakan pembangunan Pamekasan ke depan, sesuai dengan perencanaan kerja nasional.

Musrenbang di Pamekasan, kata Fattah, jangan hanya formalitas, tetapi peran-peran penting itu harus dibangun walaupun dari kacamata pemerintah perencanaan itu tidak bisa dibatasi hanya dengan wilayah administratif.

Menurutnya, wilayah administratif seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan serta daerah lainnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa melihat rencana pembangunan nasional sebagai acuan besar membangun daerah.

“Pamekasan, Sumenep adalah administratif. Tapi perencanaan pembangunan harus melihat Indonesia mau dibawa kemana, ternyata di tata ruang nasional ada rencana tata ruang nasional, ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian barat,” tandasnya.

Mantan Kepala Bappeda Jawa Timur ini menambahkan, musrenbang RKPD 2024 harus mendukung visi misi bupati yang muaranya untuk kepentingan rakyat. Seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain lain. Tentu seluruh OPD berkolaborasi untuk mencapai rencana kerja yang telah disepakati bersama.

“Untuk memaksimalkan kinerja seperti yang bapak bupati inginkan, baik dalam pertumbuhan ekonomi, apakah kemiskinan, kata kuncinya ada pada KIS, apa itu? koordinasi, integrasi, sinkronisasi, ini penting bagi sebuah perencanaan,” tegasnya.

Dia mengingatkan, sekretaris daerah sebagai ketua tim anggaran harus mampu mensingergikan setiap OPD yang merupakan penghasil dan pengguna anggaran. Jangan sampai setiap OPD mengalami miskomunikasi yang berdampak terhadap lambatnya pembangunan daerah.

“Sebuah perencanaan harus didukung oleh data, perencanaan tanpa data hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, semua teman-teman OPD tanpa terkecuali, ketika kita bicara perencanaan, maka data dan fakta yang harus menjadi pedoman kita semua,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email