RETORIK.ID, Pamekasan – Tim peneliti ACCESS (Academic and Social Studies) mengeluhkan belum adanya respons dari Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Triarif, terkait permintaan koordinasi data klasifikasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini dinilai menghambat penelitian tentang status gizi anak sekaligus evaluasi efektivitas program MBG di Pamekasan.
Direktur ACCESS, Mashud, S.S., M.A., sebelumnya telah membentuk tim penelitian status gizi anak dengan menunjuk Imam Ghazali, S.Kep., Ns., M.Kep., sebagai ketua peneliti. Penelitian tersebut bertujuan memetakan perkembangan masalah gizi anak sepanjang 2025–2026 serta mengevaluasi pelaksanaan MBG berdasarkan data dan bukti lapangan.
Tim ACCESS mengaku telah menempuh prosedur administratif, termasuk memperoleh rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan Nomor 000.9/374/432.404/2026. Tim juga telah melakukan audiensi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada 15 Mei 2026.
Namun, informasi mengenai klasifikasi sasaran atau penerima manfaat MBG yang dibutuhkan untuk penelitian belum diperoleh.
Mashud menyebut pihaknya telah berupaya menghubungi Korwil BGN Pamekasan sejak 3 April 2026. Upaya koordinasi kembali dilakukan Imam Ghazali pada 11 November 2026, tetapi menurut tim peneliti, belum ada tanggapan yang diterima hingga berita ini diterbitkan.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan pihak mana pun. Penelitian ini merupakan kepentingan riset dan kepentingan publik. Kami membutuhkan dukungan informasi agar dapat melakukan kajian secara objektif, terutama untuk melihat bagaimana program MBG berjalan dan sejauh mana manfaatnya terhadap perbaikan status gizi anak di Pamekasan,” ujar Imam.
Data Stunting di Sejumlah Wilayah Meningkat
Berdasarkan data sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang diperoleh tim ACCESS, jumlah kasus stunting di sejumlah wilayah mengalami peningkatan antara 2025 dan 2026.
Berikut data yang dipaparkan Imam:
1. Kecamatan Tlanakan: jumlah kasus stunting meningkat dari 103 pada tahun 2025 menjadi 141 pada tahun 2026.
2. Kecamatan Larangan: jumlah kasus stunting meningkat dari 100 pada tahun 2025 menjadi 165 pada tahun 2026.
3. Wilayah Panaguan, Kecamatan Proppo: jumlah kasus stunting meningkat dari 100 pada tahun 2025 menjadi 197 pada tahun 2026.
Temuan tersebut menjadi perhatian tim peneliti, terlebih program MBG telah berjalan di Pamekasan sejak 2025. Jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut disebut mencapai 129 dapur.
Meski demikian, Imam menegaskan bahwa peningkatan kasus stunting tidak bisa langsung dikaitkan dengan ketidakefektifan program MBG. Stunting merupakan persoalan multifaktorial yang dipengaruhi asupan gizi, pola asuh, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, penelitian yang komprehensif diperlukan untuk mengukur kontribusi program MBG terhadap perbaikan status gizi anak. Data penerima manfaat menjadi salah satu komponen penting untuk menilai ketepatan sasaran dan mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan intervensi.
ACCESS Soroti Transparansi dan Evaluasi MBG
ACCESS menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur SPPG atau banyaknya makanan yang didistribusikan. Program tersebut juga perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, kualitas makanan, keberlanjutan intervensi, serta dampaknya terhadap status gizi anak.
Menurut Imam, koordinasi antara BGN, Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan dan desa, serta kalangan akademisi diperlukan agar pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur.
“Program nasional sebesar MBG harus dikawal dengan serius, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur berdasarkan jumlah dapur dan distribusi makanan, tetapi belum disertai evaluasi yang menunjukkan perubahan kondisi gizi masyarakat. Kami berharap Korwil BGN membuka ruang koordinasi dan kolaborasi dengan kalangan akademisi maupun peneliti,” tegasnya.
ACCESS berharap Korwil BGN Pamekasan segera memberikan klarifikasi dan membuka ruang koordinasi terkait kebutuhan data penelitian. Informasi mengenai klasifikasi penerima manfaat, wilayah distribusi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi dinilai penting untuk menghasilkan kajian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim ACCESS menegaskan bahwa penelitian tersebut bukan untuk mendiskreditkan program MBG ataupun institusi tertentu, melainkan memberikan kontribusi akademik berupa temuan dan rekomendasi kebijakan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program gizi nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, tim ACCESS menyatakan belum menerima tanggapan resmi dari Korwil BGN Pamekasan. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak BGN untuk menjelaskan kendala koordinasi maupun mekanisme penyediaan data penelitian.
ACCESS berharap MBG tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi benar-benar menjadi program intervensi gizi yang tepat sasaran, transparan, terukur, dan berdampak nyata terhadap perbaikan status gizi anak.
