Daerah  

JIP Ajak Dinkes dan SPPG se-Pamekasan Bersinergi, Perkuat Edukasi Gizi untuk Tekan Stunting

Ketua Jurnalis Independen Pamekasan (JIP), Ahmad Syafii.

RETORIK.ID, Pamekasan – Fluktuasi data stunting di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membutuhkan perhatian dan sinergi lintas sektor untuk memastikan upaya percepatan penurunan stunting berjalan optimal. (15/11/2026).

Keterlibatan Dinas Kesehatan, DP3A2KB, DLH, Dinas Sosial, PKK Desa, Puskesmas hingga Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai penting dalam mengawal persoalan gizi masyarakat secara terpadu.

Ketua Peneliti ACCESS (Academic and Social Studies), Imam Ghazali, mengatakan bahwa data awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan merupakan gambaran kondisi status gizi di Pamekasan, tetapi belum dapat disebut sebagai hasil penelitian.

“Data awal yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan merupakan gambaran kondisi status gizi di Pamekasan, bukan hasil penelitian ACCESS. Kami memiliki instrumen penelitian dan alat ukur tersendiri yang akan digunakan apabila kriteria inklusi responden terpenuhi,” ujar Imam.

Namun, Imam menyayangkan belum adanya kepastian komunikasi dan koordinasi dengan Korwil BGN Pamekasan. Menurutnya, rencana pertemuan yang dijanjikan hingga 15 November 2026 belum mendapatkan kejelasan.

“Saya menyayangkan belum adanya kepastian komunikasi dan koordinasi dengan Korwil BGN Pamekasan. Rencana pertemuan yang sebelumnya dijanjikan hingga 15 November 2026 juga belum mendapatkan kejelasan,” ungkapnya.

Imam juga mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Pamekasan dalam upaya menekan angka stunting, meskipun terdapat dinamika peningkatan jumlah kasus.

Ia menilai perubahan data perlu diikuti dengan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap laporan dari Puskesmas. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan input, ketidaksesuaian pencatatan, maupun ketidakakuratan pelaporan.

“Verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara berkala agar potensi kesalahan input, ketidaksesuaian pencatatan, maupun ketidakakuratan pelaporan dapat diantisipasi. Dengan begitu, data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Imam.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin, M.Si., pada 13 November 2026 menyampaikan bahwa angka stunting di Pamekasan masih tergolong wajar. Menurutnya, data status gizi, termasuk stunting, wasting, dan underweight, dapat mengalami perubahan setiap bulan.

Ia juga menilai kinerja Dinas Kesehatan dalam menjalankan program kesehatan dan upaya pengendalian masalah gizi masyarakat sudah cukup baik.

Di sisi lain, Ketua Jurnalis Independen Pamekasan (JIP), Ahmad Syafii, menawarkan program sinergi antara insan pers, Dinas Kesehatan, dan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Pamekasan untuk memperkuat edukasi sadar gizi kepada masyarakat.

Menurut Ahmad Syafii, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan satu kali dalam 24 jam tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat sepanjang hari.

“Program MBG merupakan salah satu upaya pemenuhan gizi, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi sepanjang hari. Karena itu, keluarga harus menjadi sasaran utama edukasi agar mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri di rumah,” ujarnya.

JIP juga mendorong keterlibatan ahli gizi SPPG untuk memberikan penyegaran edukasi mengenai prinsip gizi seimbang kepada masyarakat.

“Program MBG seharusnya tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk membangun kesadaran dan perilaku gizi sehat di lingkungan keluarga,” pungkas Ahmad Syafii.

Sinergi lintas sektor, penguatan validasi data, serta edukasi gizi keluarga diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pamekasan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.